PEMBERDAYAAN PETANI PETERNAK MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA AGRIBISNIS

Makalah Seminar Studi Pustaka

Pembimbing : Kasmiyati Kasim,S.Pt,M.Si

PEMBERDAYAAN PETANI PETERNAK MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA AGRIBISNIS

Oleh :

DWIKO SEPTIADI RUSADI

I 311 09 269

FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

            Upaya mewujudkan kemandirian daerah yang transparan dan akuntabilitas  antara komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Relasi tersebut mencerminkan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dari awal hingga akhir hendaknya dilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki. Sehingga perwujudan pembangunan di bidang peternakan terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu cara untuk memberdayakan petani peternak dalam meningkatkan produktivitas peternakan.

            Pemberdayaan peternak merupakan sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan orang atau masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya atau suatu usaha dalam membantu orang biasa untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektif dalam bidang ekonomi, penguatan social atau pengembangan sector non profit. Kegiatan pemberdayaan peternak dimaksud adalah upaya mengubah kesadaran, memperkuat keinginan dan perlakuan masyarakat peternak sebagai obyek atau pelaku yang berperan dalam peningkatan produk peternakan (Hikmat, 2001).

            Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan

merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

PERMASALAHAN

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada makalah ini adalah bagaimana pemberdayaan petani peternak melalui kelompok usaha bersama agribisnis? 

 PEMBAHASAN

A.    Pemberdayaan Petani  Peternak

Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan dalam diri manusia dan merupakan suatu sumber kreativitas yang ada dalam diri setiap orang secara luas tidak ditentukan oleh orang lain. Menurut Hikmat (2001), bahwa pemberdayaan peternak merupakan sebuah metode pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan orang atau masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya atau suatu usaha dalam membantu orang biasa untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektif dalam bidang ekonomi, penguatan social atau pengembangan sector non profit.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti

bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka (Karsidi, 2008).

            Selanjutnya Hendayana (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk : a) meningkatkan kemampuan kelompok – kelompok masyarakat dalam berprakarsa untuk menangkap berbagai peluang ekonomi, b) mendorong tumbuhnya masyarakat swadaya yang siap berkembang sendiri dalam mengatasi berbagai kendala/ kelemahan yang dimilikinya, c) memperkuat dan mengoptimalkan lembaga-lembaga formal dan informal di tingkat perdesaan serta meningkatkan peran serta/pertisipasi masyarakat.

            Permberdayaan petani peternak dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman baik melalui penyuluhan maupun komunikasi antar-peternak agar mereka mampu memperbaiki sistem pengelolaan usaha peternakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bentuk pemberdayaan petani peternak ialah mengikutsertaka petani dalam pengambilan keputusan mengenai program pemerintah yang akan dijalankan menyangkut masalah peningkatan produktivitas peternakan seperti, mengajarkan peternak proses insiminasi buatan (IB), pengolahan sumber daya lokal (sisa hasil pertanian) sebagai bahan pakan berkualitas, pelatihan pemanfaatan sisa hasil peternakan menjadi pupuk dan sebagainya. (Hardiyanto, 2007).

 B.     Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA)

Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) merupakan rekayasa kelembagaan yang kehadirannya dapat mengintegrasikan kelompok – kelompok petani/peternak, pengelola agroindustri dan agroniaga pedesaan yang menangani komoditas yang sama pada suatu skala ekonomi. Melalui kelompok usaha agribisnis diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelembagaan ekonomi kerakyatan di pedesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi petani, antaralain menyediakan kebutuhan sarana usahatani dan menangani distribusi hasilnya ( Hendayana, 2008).

Untuk melakukan usaha bersama perlu dipahami beberapa hal :

a.       Manajemen usaha, yaitu pengaturan usaha baik yang sinergis maupun yang sejenis dikelompokkan sehingga usaha ini dapat membentuk posisi tawar yang kuat dalam memenuhi permintaan pasar.

b.      Manajemen sumberdaya, yaitu pengaturan usaha disesuaikan dengan kemampuan dasar usaha tersebut yang meliputi sumberdaya manusia, modal, lingkungan dan sarana pendukung lainnya.

Upaya untuk memberdayakan petani peternak melalui wahana Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA) dihadapkan pada berbagai permasalahan internal dan eksternal, sehingga perlu dilakukan strategi pemberdayaannya. Strategi pemberdayaan yang dapat ditempuh adalah ; pertama, pengembangan usaha ternak melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk meraih peluang ada. Penekanannya lebih difokuskan pada ekspansi (perlusan usaha). Kedua, mendorong terjadinya konsolidasi antarpetani sehingga berbagai kelemahan yang ada dapat diatasi. Ketiga, melakukan diversifikasi usaha, dalam hal ini petsni dianjurkan untuk melakukan diversifikasi usaha (baik vertical maupun horizontal) sebagai langkah antisipasi dari kamungkinan gagalnya usaha peternakan.

Strategi tersebut secara terintegrasi akan dapat diwujudkan dalam wahana organisasi Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (KUBA). Selanjutnya untuk lebih memberdayakan KUBA perlu didorong terbentuknya jaringan kelembagaan scara horizontal dengan pelaku agribisnis lainnya dan diciptakn adanya kepemilikan capital yang dikuasai petani, serta berupaya unrtuk meningkatkan hubungan kemitraan antarpelaku agribisnis dengan landasan yang bersifat rasional (Hendayana, 2008).

Pembentukan kelompok petani ternak merupakan salah satu solusi yang tepat dalam meningkatkan pemberdayaan usaha peternakan rakyat di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota. Berbagai aspek dalam usaha peternakan seperti pengadaan sarana produksi (bibit dan pakan), pencegahan penyakit ternak dan akses pemasaran dapat dilakukan secara berkelompok dan bergotong royong, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan dan pendapatan usaha. Untuk lebih meningkatkan keberdayaan kelompok petani peternak ini memang membutuhkan uluran tangan dari beberapa instansi dan dinas terkait (Ahmadi, 2012).

Usaha apapun dalam masyarakat diperlukan jaringan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Kerjasama tersebut dapat berupa saling member atau sebagai penyedia bahan baku ataupun sebagai pemasar dan pembeli. Masing-masing mempunyai peran dan saling mendukung satu sama lain.

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama bertujuan sebagai berikut (Ekawati, 2007) :

a.       Mengorganisasikan anggota dan mendorong usaha produktif

b.      Mendorong adanya modal kelompok dan membangun hubungan dengan pihak lain

c.       Melayani kebutuhan individu ataupun kebutuhan bersama

d.      Mengenali permasalan dan memfasilitasi pemecahannya

e.       Memlihara serta mengembangkan nilai-nilai kelompok dan nilai kasih dalam proses belajar kelompok

f.       Mengembangkan potensi anggota kelompok dan kegiatan sosial

Berikut ini salah satu contoh konsep Kelompok Usaha Bersama Agribisnis (komoditi itik) (Ekawati, 2007) :

KUB Itik

Penyedia bahan baku

pemasaran

Pengelolaan pasca panen

Jasa pengangkutan

Pengusaha kemasan

 

Gambar 1. Konsep Dasar KUB Ternak (komoditi itik)

Pada gambar 1 terlihat bahwa KUB itik memiliki peranan sebagai wadah sinergitas untuk tiap bagian usaha yang produktif. Usaha ini saling membutuhkan, dan saling tukar barang produksi. Ada yang menyediakan barang baku, mengelolah, mengemas, ada jasa pengengkutan yang menjadi perantara proses pemasaran. Sinergitas usaha tidak lain bertujuan untuk membangun kebersamaan dalam usaha kelompok bersama (dalam hal ini studi kasus usaha peternakan itik), sehingga dapat menjadi usaha yang mandiri.

C.   Pemberdayaan Petani Peternak Melalui Kelompok Usaha Bersama Agribisnis

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze dalam Karsidi (2008), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu petani peternak (sasaran) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran ( masyarakat itu sendiri ) menjadi sangat dominan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada.

Karsidi (2008) menyatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

1. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang.

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Karsidi, 2008) menuju kemandirian petani dan nelayan, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut :

a.       Memulai dengan tindakan mikro dan lokal.

Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro–makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi policy input dan policy reform sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan/pendamping masyarakat petani peternak seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat/lokal di wilayah tugasnya masing-masing.

b.      Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).

Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.

c.       Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan.

Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.

d.      Membangun kembali kelembagaan masyarakat.

            Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Untuk memberdayakan kelompok usaha agribisnis perlu didorong terbentuknya jaringan kelembagaan secara horizontal dengan pelaku agribisnis dan diciptakan adanya kepemilikan capital yang dikuasai petani, serta berupaya untuk meningkatkan hubungan kemitraan antar pelaku agribisnis yang bersifat rasional (Hendayana, 2000).  Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.

e.       Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis.

Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat sentralistik, topdown dan linier (Sumardjo, 1999) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan hadap masalah.

 f.       Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi.

Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani peternak merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

g.      Membangun jaringan ekonomi strategis.

 Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistim informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi petani peternak atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan usahanya ( setidaknya memalui mediasi para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat).

h.      Kontrol kebijakan.

Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan. Dengan memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan yaitu seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumberdaya lokal yang handal.

Upaya untuk memberdayakan petani peternak melalui wahana Kelompok Usaha Bersama Agribisnis masih dihadapkan pada berbagai permasalahan internal dan eksternal. Faktor internal adalah berasal dari dalam diri peternak itu sendiri dan factor eksternal yang berasal dari luar diri peternak. Adapun masalah yang dihadapi peternak yaitu ketersediaan pakan yang terbatas, skala usaha relative kecil, dan modal usaha yang kurang memadai. Kelemahan internal pun bermuara pada ketersediaan modal usaha. Artinya jika modal usaha memadai maka peternak akan mampu memperbesar skala usahanya secara intensif dengan menyediakan pakan yang cukup, sehingga akan mendukung pemeliharaan ternak yang berorientasi agribisnis.

Berbagai masalah yang dihadapi peternak cukup menjadi kendala dalam mengembangkan usahanya. Adapun strategi pemberdayaan yang dapat ditempuh menurut Arifin (2009) adalah :

(a)    Mengembangkan usaha ternak melalui optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, untuk meraih peluang yang ada berupa perluasan usaha

(b)   Mendorong terjadinya konsolidasi antar peternak

(c)    Melakukan diversifikasi usaha sebagai langkah antisipasi dari kemungkinan gagalnya usaha ternak.

Dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, upaya tindak lanjut yang diperlukan meliputi (1) penumbuhan lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; (2) fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi praktik terbaik (best practices) dan pembelajaran dari program-program pemberdayaan masyarakat; (3) pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (4) peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; (5) koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan; dan (6) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran pemilik kepentingan (stakeholders) dalam pembangunan kawasan perdesaan (Abdurrahman, 2010).

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani peternak, antara lain :

a. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi  dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI, HNSI , dan organisasi lokal lainya .

b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan peternak, misalnya

asosiasi dari organisasi petani, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.

c. Kemampuan kelompok petani dan peternak dalam mengakses sumber-sumber

luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dipembangkan. Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekomomi, baik dari produsen, konsumen, service provider, equipment provider, cargo, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi/inovasi baru, jaringan pasar, infomasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu ( Sasono, 2000).

d. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani peternak), juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan

kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan , karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam bidang peternakan maka ada beberapa Program Pengembangan Agribisnis Peternakan ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan sistem agribisnis agar seluruh subsistem agribisnis lebih produktif dan efisien dalam menghasilkan berbagai produk peternakan yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing baik di pasar lokal maupun pasar domestik. Kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain (Abdurrahman, 2010) :

1.      Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui bantuan langsung masyarakat dengan pengusahaan ternak baik sapi, kerbau, kambing, kuda dan unggas.Tujuan  utama kegiatan ini telah bergeser dari tujuan sosial ke Development (Pengembangan) untuk pemberdayaan ekonomi petani, dari satu paket ke lebih dari satu paket dimaksudkan semata – mata untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha agribisnis.

2.      Penguatan kelembagaan agribisnis peternakan dan peningkatan kualitas sumber daya melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, temu usaha, pelatihan – pelatihan sehingga diharapkan terjadi perubahan pola fikir pelaku agribisnis menjadi lebih inovatif, kreatif dan mandiri.

3.      Promosi Investasi dan Penggalian sumber–sumber pembiayaan/ permodalan sebagai salah satu usaha mengatasi ketergantungan anggaran pemerintah dan kemandirian usaha agribisnis peternakan baik skala usaha kecil, menengah dan Koperasi. Substansi peningkatan layanan pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro, sepert KSP/USP, BMT, BPR/S, bank umum, dan PKBL-BUMN.    

4.      Penyederhanaan prosedur perijinan dan memperpendek rantai pemasaran dan tata niaga komoditi peternakan dalam rangka efisiensi dan pengurangan biaya tinggi dengan memberikan pelayanan Prima terhadap masyarakat dan Insan Agribisnis.

5.      Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi peternakan melalui pembuatan infra struktur pengelolaan sumber air pada kawasan peternakan khususnya lahan kering.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberdayaan petani peternak melalui kelompok usaha bersama agribisnis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Penguatan kelembagaan Agribisnis Peternakan dan peningkatan kualitas Sumber Daya melalui Kegiatan Penyuluhan, Pembinaan, Temu Usaha, Pelatihan – pelatihan sehingga diharapkan terjadi perubahan pola fikir pelaku Agribisnis menjadi lebih inovatif, kreatif dan mandiri. Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui bantuan langsung masyarakat dengan pengusahaan ternak baik sapi, kerbau, kambing, kuda dan unggas.

 DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2010. Hasil Evaluasi Program Pembangunan Peternakan Dan Tinjauan Masa Depan Melalui Perspective Analysis. Dinas pertanian dan kehutanan. http://disnaksulsel.com. Diakses pada tanggal 23 oktober 2011.

Ahmadi. 2012. Sarjana Membangun Desa Turut Memberdayakan Usaha Peternakan Rakyat. Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro. Semarang.

Arifin. 2009. Pemberdayaan Peternak Sapi Pesisir Garut Selatan Melalui Introduksi Pengetahuan Dalam Kegiatan Peningkatan Mutu Genetik Ternak. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung.

Ekawati T, dkk. 2007. Pengabdian Kepada Masyarakat. Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro. Semarang.

Hardiyanto. 2007. Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan. Jurnal transdisiplin sosiologi,komunikasi, dan ekologi manusia. Institut Pertanian Bogor. Bogor. ISSN : 1978-4333.Vol. 01 No.03.

Hendayana. 2008. Pemberdayaan Petani-Ternak menuju Kemandirian Melalui Wahana Kelompok Usaha Bersama Agribisnis. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Med. Pertanian vol 24 No. 1

Hikmat, Harry, 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat , Humaniora Utama. Bandung

Karsidi. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Petani Dan Nelayan Kecil. Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanan Otoda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, di Semarang 4-6 Juni 2002.

Sasono, Adi, 1999. Ekonomi Kerakyatan dalam Dinamika Perubahan, Makalah Konferensi Internasional Ekonomi Jaringan, Hotel Sangri-La, Jakarta 5-7 Desember.

Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani, Bogor: Disertasi Doktor Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor